Pengamat daya dari Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyampaikan tidak ada argumen mengeluhkan tingkat keandalan system kelistrikan PLTS yg tidak stabil. Ini lantaran kekurangan itu dapat diatasi dengan tehnologi, komponen kompensasi cost instalasi, serta operasi yang dimaksud Feed in Tariff (FIT).
FIT dalam Permen 19/2016, lanjut Fabby, tentu telah memasukkan komponen cost keandalan serta cost yang lain yang sampai kini dikeluhkan PLN. “Toh juga nanti komponen cost kemahalan tadi bakal dijamin customer, serta pemerintah telah pastinya akan memberi beragam insentif. Oleh karena itu argumen Permen ini keluar, ” tutur Fabby di Jakarta.
Terlebih dulu pada Menteri ESDM Ignasius Jonan serta Direktur Paling utama PLN Sofyan Basir berjumpa untuk persiapan rilis Permen 19/2016. Menurut Dirjen Daya Baru Paling barukan serta Konservasi Daya (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana menyampaikan kalau PLN tak keberatan dengan ketentuan itu. Akan tetapi PLN mengemukakan kalau pengoperasian PLTS bakal beresiko pada keandalan system kelistrikan.
Menurut Fabby, apabila PLN serta di dukung pemerintah serius menggerakkan prinsip ini, jadi tujuan sesuai sama roadmap Komite Daya Nasional (KEN) di mana daya paling barukan meraih 23 % dari bauran daya nasional pada 2025 pasti dapat terwujud. Sekarang ini, baru 5 % tujuan bauran daya yang terwujud. Di segi lain pemerintah juga menagetkan 5000 MW dari daya paling barukan dapat terwujud pada 2019.
Yang menarik, investasi pengembangan PLTS apabila digerakkan dengan baik, jadi dalam 3-5 tahun. sesudah pembangkit beroperasi jadi cost produksi tarif listrik bakal turun sampai meraih lebih kecil dari US$0, 1 per Kwh. “Biaya ini pasti begitu murah dibanding PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel-red) yang meraih 0, 4 per Kwh, ” tutur Fabby.
Fabby meneruskan kalau cost produksi listrik untuk PLTS bahkan juga dapat tambah lebih murah diluar negeri. Brazil, Uni Emirat Arab, India serta Thailand telah meraih angka US$0, 08 per Kwh. “Memang banyak aspek mengapa dapat begitu murah seperti itu, tetapi kekurangan pengembangan PLTS di Indonesia semua dapat di tangani, tinggal lakukan saja komitmennya, ingin atau tak menggerakkan usaha PLTS, ” katanya.
Masalah Feed in Tariff untuk listrik dari tenaga surya yang diputuskan dalam Permen ESDM ini, disadari Rida, memanglah relatif tinggi. Namun daya paling barukan memanglah butuh insentif untuk mendorong pengembangannya. Bila telah berkembang, nanti bakal diketemukan tehnologi yang lebih efektif untuk PLTS.
" Tidak (ada keberatan dari PLN), walau di Abu Dhabi dan sebagainya telah murah. Perubahan tehnologi bakal menurunkan harga dengan sendirinya. Ada yang hanya US$ 2, 5 sen/kWh, kan jauh dengan yang kita miliki. Pemerintah juga berusaha menurunkan harga, " katanya.
Seperti di ketahui, tantangan paling besar yang dihadapi PT PLN (Persero) sekarang ini yaitu usaha melistriki kabupaten-kabupaten terpencil dengan masalah geografis yang susah dijangkau. Untuk melistriki beberapa daerah pedalaman sampai kini PLN telah terlanjur memakai pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
Sebagai deskripsi, cost pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) untuk Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar Rp 31. 173 per liter, yang bermakna cost produksi listrik per kWh di Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar Rp 10. 167/kWh atau 900 % dari harga jual rata-rata PLN Papua ke orang-orang.
Ke depan, supaya cost produksi listrik dapat lebih murah, PLN bakal perbanyak pemakaian potensi-potensi daya lokal di Papua, daya baru paling barukan (EBT) semakin lebih diperkembang. Seperti tenaga surya serta mikro hidro.
Baca Juga Berita Sebelumnya : Ahok " Kalian Yang Baru Jadi Anggota DPR Jangan Belagu Dan Sok Pintar "
Baca Juga Berita Sebelumnya : Ahok " Kalian Yang Baru Jadi Anggota DPR Jangan Belagu Dan Sok Pintar "
Inilah berita yang bisa didapatkan Daftarsabungayam untuk para pembaca setia kami.
Salam admin Daftarsabungayam
