Daftarsabungayam - Bola panas perpanjangan kontrak Freeport di Indonesia perlahan-lahan mulai menghantam politikus di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Spekulasi siapa oknum politikus yang bermain di ‘lahan tambang’ juga mulai ramai bermunculan.Pada awal mulanya, kisruh ini berawal saat Menteri Daya serta Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said melempar pernyataan masalah ada politikus yang mencatut nama Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden Juiceuf Kalla untuk melobi perpanjangan kontrak karya PT Freeport.
JK yang mendengar hal semacam itu segera geram. Ia geram lantaran namanya dicatut serta meminta supaya Sudirman Said yang tahu info ini melaporkannya ke polisi.
Menurutnya, si menteri telah berikan laporan perihal siapa tokoh politik yang mencatut nama ke-2 pemimpin itu pada Jokowi serta dianya.
" Tolong laporkan saja, yang mencatut nama saya serta bicara ini (minta jatah), " tutur JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 11 November lantas.
Menteri ESDM Sudirman Said (kanan) serta CEO Freeport-McMorran James Robert Moffett di gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (25/1/2015). Pertemuan mengulas pemberian izin perpanjangan PT Freeport Indonesia. (Liputan6. com/Faizal Fanani)
Tetapi, JK yang mengakui sudah mengetahui politikus yang mencatut namanya ini, malas mengungkap sosok oknum itu. “Enggak, tidak, tidak. Nantilah bertanya sama Dirman (Sudirman Said) saja, ” papar JK.
Kegaduhan juga diawali. Politikus Senior Golkar Ginandjar Kartasasmita angkat nada. Dia menyatakan, pihaknya bakal mencari tahu jati diri politikus pencatut nama Presiden untuk masalah saham Freeport. Ia mengira, oknum itu dapat datang dari kelompok DPR atau ketua umum partai politik.
" Bisa jadi tokoh politik, mungkin saja di DPR yang dapat dorong untuk menyepakati. Bila tak di setujui, ia bakal menyulitkan prosesnya. Bila dia diluar, mungkin saja pemimpin partai. Itu permasalahan moral, " tutur Ginandjar di Jakarta, Kamis 12 November lantas.
Bekas Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan serta Industri masa Presiden Soeharto ini juga mengaku, hal semacam ini yaitu bentuk bobroknya system politik di Indonesia. Walau sekian, ia tidak ingin umum kehilangan rasa yakin pada beberapa politikusnya.
Diakuinya maklum apabila Menteri ESDM Sudirman Said tak berani mengungkap ke umum nama pencatut Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden Juiceuf Kalla.
" Kalau menteri sebut nama, beliau dapat dituntut kembali, di tanya mana buktinya. Saya juga, jujur saja, menghormati Pak Sudirman Said menyampaikan hal semacam itu, " kata Ginandjar.
Bahkan juga menurut Ginandjar, langkah yang dikerjakan Sudirman, bukanlah untuk bikin gaduh negara. Malah demikian sebaliknya, langkah itu dinilai pas lantaran menyadarkan negara bahwa ada oknum yang sok berkuasa serta berani untuk mencatut nama presiden serta wakil presiden.
" Ini bagus sekali, mengungkap bahwa ada usaha untuk mempermainkan permasalahan yang sangatlah prinsip itu. Buat saya itu menyedihkan, " tutur bekas Ketua DPD RI itu.
DPR yang terasa tersinggung segera meminta Sudirman Said untuk buka-bukaan serta menunjuk siapa politikus yang bermain di kontrak karya Freeport ini.
Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menyampaikan, pernyataan Sudirman itu cuma bikin kegaduhan saja bila tak berani mengatakan dengan cara tentu siapa orang yang 'menjual' nama Jokowi serta JK.
" Bila ini di sampaikan dengan cara terang tidak ada permasalahan. Namun bila cuma menyebutkan politikus saja tanpa ada nama, ini cuma bakal bikin gaduh. Tak ada faedahnya juga, " tutur Kardaya.
Oleh karenanya, politikus Partai Gerindra itu juga meminta supaya Sudirman tambah baik dengan cara terbuka mengatakan tokoh politikus yang disebut.
" Semakin lebih bijak bila menteri ini mengemukakan saja yang disebut ini siapa. Hingga tak jadi sama-sama berprasangka buruk serta gaduh. Bila sebut nama pastinya akan dipuji beberapa orang, " imbau dia.
Selanjutnya, kata Kardaya, untuk mengklarifikasi Komisi VII bakal bertanya segera pada mitra kerjanya ini selesai reses bln. itu. " Iya kita bakal tanyakan lantaran itu permasalahan yang sangatlah serius. Jadi mesti diterangkan seluruhnya, " kata Kardaya.
Rapat Komisi VII DPR dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin diwarnai oleh peristiwa rebutan giliran ajukan pertanyaan, Jakarta, Selasa (27/1/2015) . (Liputan6. com/Andrian M Tunay)
Disamping itu, anggota Komisi VI DPR Refrizal menyebutkan, pihaknya sudah kirim surat terbuka supaya Menteri ESDM Sudirman Said selekasnya menyampaikan siapa politikus yang disebut.
" Saya berharap ayah (Menteri ESDM) 'Jangan ngomong doang' tanpa ada menyebutkan nama, " tutur Refrizal lewat pesan tertulisnya.
Diluar itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dapat meminta Sudirman untuk membuka pihak ketiga yang ikut campur tangan dalam usaha anak perusahaan PT Pertamina (Persero) , yakni Pertamina Enegy Trading Limited (Petral) .
Bukan sekedar sebatas akan memanggil Suidrman Said di DPR serta di tanyain masalah siapa polutikus ini. Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi, bahkan juga telah mengusulkan untuk membuat Panitia Spesial (Pansus) Freeport.
Hal semacam ini untuk menindaklanjuti pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said masalah ada politikus yang mencatut nama Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden Juiceuf Kalla untuk perpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia.
" Saya memiliki pendapat butuh dibuat Pansus Freeport supaya dapat ditelaah, dapat dipandang dengan cara terbuka apakah itu ada skandal, apakah itu pelanggaran hukum. Saya cobalah usulkan dibuat pansus, " kata Kurtubi.
Dia mengharapkan Menteri Sudirman Said bisa buka pada umum siapa orang yang mencatut nama Presiden serta Wakil Presiden.
" Itu kan jadi sinyal bertanya, siapa namanya, butuh dibongkar supaya bebrapa peristiwa seperti itu janganlah terulang, " tutur dia.
Bukan sekedar kelompok DPR di Komisi VII yang terasa geram dengan pernyataan Sudirman. Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang menyatakan, pernyataan Menteri ESDM ini mesti bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya di muka umum. Bila tak, yang berkaitan malah jadi sumber permasalahannya.
" Sudirman ini janganlah banyak omong, bila berani dia (Sudirman Said) ngomong saja yang bener siapa orangnya, " tutur politikus yang akrab disapa Oso ini di Gedung DPR, Senayan, Kamis, 12 November lantas.
Dia juga merekomendasikan supaya beberapa menteri tak bikin gaduh dengan melemparkan bebrapa gosip yang dapat bikin masalah yg tidak produktif untuk pemerintah.
“Sebagai seseorang petinggi pemerintah mesti berani serta dapat menunjukkan ini, bila tak berani buka-bukaan. Mungkin saja dia sebagai biang keroknya, ” tutur Oso.
Kelompok politisi PDIP sebagai partai penguasa juga berang dengan pernyataan Sudirman Said. Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengungkap, pernyataan Menteri ESDM malah bakal menaikkan sikap sama-sama berprasangka buruk bahkan juga dapat jadi fitnah.
" Rakyat juga bertanya-tanya siapa pelakunya. Beberapa orang lalu mulai menduga-duga. Kondisi sekian jadi tak sehat serta gaduh, " tutur TB Hasanuddin.
Dia menjelaskan, seseorang menteri semestinya tak memberi pernyataan yang menyebabkan keresahan serta kegaduhan di orang-orang. Karenanya, dia meminta Menteri ESDM mesti selekasnya menginformasikan ke umum siapa dalang dibalik kegaduhan serta keresahan ini.
" Sekalian juga laporkan ke aparat penegak hukum apabila benar telah mencatut nama Presiden, karenanya termasuk juga pidana penipuan, " tandas dia.
Oesman Sapta Odang memberi info pada panitia World Congress di Ruangan Delegasi Parlemen RI, Jakarta, Senin (16/02/2015). Soy Martua Pardede mengundang Pimpinan MPR ada dalam World Congress of Consuls di Bali. (Liputan6. com/Andrian M Tunay)
Apabila Sudirman tak berani membukanya ke umum, tutur Hasanuddin, jadi mesti selekasnya dilaporkan bahwa perkataan Sudirman cuma menyebar fitnah yang menyebabkan keresahan di lingkungan orang-orang.
Presiden Jokowi kenyataannya sudah mengetahui namanya dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dicatut untuk beroleh kontrak perpanjangan PT Freeport sejak mulai tiga minggu sebelum keberangkatannya ke Amerika Serikat akhir Oktober lalu.
Hal sejenis ini diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan Presiden Jokowi tak memedulikan hal semacam itu. “Yang jelas, Presiden sekalipun tidak fikirkan dan tidak terlalu mempedulikan hal sejenis ini, ” papar Seskab.
Pramono yang juga dikenal sebagai politikus senior PDIP mengemukakan, Presiden tidak bisa didikte oleh siapa termasuk juga juga perihal kontrak karya PT Freeport. Walau ada beberapa orang cobalah mencatut namanya agar perpanjangan kontrak karya bisa terwujud.
“Presiden sekalipun tidak di pengaruhi permasalahan itu, dan akan mengambil keputusan benar-benar berdasarkan pada apa yang beliau yakini pada permasalahan Freeport, ” kata Seskab.
Mula-mula, Menteri ESDM Sudirman Said mengemukakan ada pihak yang membawa nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla untuk perpanjangan kontrak dengan PT Freeport.
Hanya saja Sudirman tak mengatakan nama ataupun inisial yang terkait. Ia hanya mengatakan tokoh ini yakni politisi yang cukup populer.
Kontrak Freeport Indonesia sendiri baru akan usai th. 2019 mendatang. Sama seperti Undang-Undang pembicaraan kelanjutan kontrak baru bisa ditangani dua th. sebelum habis kontrak, yaitu th. 2017 mendatang
Inilah berita yang bisa didapatkan Daftarsabungayam untuk para pembaca setia kami.
Salam admin Daftarsabungayam
Untuk pendaftaran silahkan isi data -data yang kami minta dibawah ini, apabila ada kesulitan anda bisa bertanya langsung di Live Chat, Terima kasih sudah mau bergabung dengan kami. bergabung dengan kami.
