Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bakal mencoret usulan biaya aktivitas dari Komisi Penanggulangan Aids Propinsi (KPAP) DKI Jakarta, yang meraih Rp 20 miliar.
Menurut Basuki, dengan cara program serta manfaat, peran KPAP dinilai tumpang tindih dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Basuki mencontohkan, program yang dipunyai oleh KPAP salah satunya, sosialisasi, pencegahan, penanggulangan, pengawasan serta perlakuan Aids di DKI Jakarta. Sekarang ini peran itu telah dikerjakan Dinas Kesehatan DKI ke tingkat puskesmas.
Terkecuali tumpang tindih, penganggaran yang diusulkan membengkak yang bikin terjadinya pemborosan biaya.
" Komisi-komisi itu dibuat pascareformasi untuk menutupi kekurangan instansi resmi yang ada. Tidak sama, saat ini sampai puskesmas tingkat kelurahan kita telah sekian aktif, " kata Basuki di Balai Kota, Minggu (22/11/2015).
Terlebih, menurut Basuki, sampai kini banyak di antara program KPAP yang lebih mengarah ke seremonial.
Tentu, besaran biaya yang diusulkan jadi tak efektif bersamaan dengan efektifitas yang telah digerakkan Dinas Kesehatan.
" Sudahlah VCT (voluntary counseling and testing) di puskesmas saja. Anggarannya bakal kita coret saja, namun bila dia minta ada undangan ke luar negeri kita kirim saja, " tutur Basuki.
