Daftarsabungayam - Sikap Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sekian waktu lalu yang meneror DPRD Kota Bekasi memakai Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengantarkan sampah menuju Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi berekor panjang.
Ketua DPP Pemuda Panca Marga, Abraham Lunggana (Haji Lulung) mewakili keluarga besar TNI/Polri menekan Ahok untuk mengemukakan permintaan maaf dengan cara terbuka pada institusi TNI, karena ancaman Ahok pada DPRD Kota Bekasi itu dinilai berbuat tidak etis TNI juga sebagai aparatur negara.
" Itu pelecehan serta penghinaan pada TNI. Saya bakal memenjarakan Ahok apabila tak minta mohon maaf pada TNI, sepanjang tiga hari berturut-turut di mass media juga media elektronik, " tutur Lulung waktu dihubungi, Minggu (25/10/2015).
Lulung yang juga Wakil Ketua DPRD DKI itu juga menghimbau supaya Gubernur tak terlampau semena-mena memerintahkan TNI maupun Polri cuma lantaran memberi dana hibah dari APBD DKI tersebut sarana penunjang TNI/Polri.
" Ini yang bikin Ahok sewenang-wenang dengan TNI serta Polri. Panglima TNI dalam hal semacam ini mesti memberi peringatan keras pada Ahok, " tegas Lulung.
Pada masalah ini, Lulung juga berpesan supaya Ahok tak akan melemparkan pernyataan yang bisa menyebabkan perseteruan lantaran berbau provokasi.
Karena, bukanlah mustahil bakal muncul kesenjangan sosial pada warga Jakarta serta Bekasi cuma lantaran ancaman Gubernur yang bernuiat menerjunkan tentara untuk mengawal pengelolaan sampah ke Bantargebang, Bekasi.
" Jadi tidak usah sombong lah. Bila seperti gini Ahok yang sombong bukanlah DPRD Bekasi, " ungkap Lulung.
Ahok pernah meradang saat di konfirmasi tentang tekanan keinginan maaf dalam tenggat saat 3X24 jam yang pada awal mulanya di sampaikan Komunitas Komunikasi Putra Putri TNI/Polri (FKPPI).
" Saya tidak ngelecehin. Bila gitu suruh TNI bantu kami bersihin Ciliwung apa ngelecehin TNI? TNI tuh senantiasa turun saat kondisi darurat, " tepisnya waktu di konfirmasi pada acara Opening Show Jakarta Fashion Week (JFW) di Senayan City, Sabtu minggu lantas.
Menyikapi hal semacam itu, Lulung mengatakan, pada permasalahan normalisasi sungai Ciliwung tidak sama masalah dengan kemauan memakai TNI mengawal pengelolaan sampah ke Bekasi. Karena, kata Lulung, perihal hubungan kerja pembersiha sungai Ciliwung dengan TNI lantaran didasar hubungan kerja serta perjanjian pada Komunitas Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Masalah ini bermula dari meledaknya emosi Ahok saat menyikapi kemauan pemanggilan dianya yang dilontarkan DPRD Bekasi. Dalam masalah ini, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dituding sudah tidak mematuhi batas kuota pembuangan sampah ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.
Ahok mengakui tak terima dengan tudingan itu. Menurut dia, dalam menyikapi masalah ini anggota DPRD Bekasi tak perlu terlampau sombong dengan meneror pemanggilan dianya.
" Bila ingin main sok-sokan demikian anggota DPRD anda tutup saja (Bantargebang), anda tutup saja agar semua Jakarta penuh sampah ini jadi bencana nasional, selalu kirim tentara buat nganter sampah ke Bekasi, " ungkap Ahok sekian waktu lalu.
