Dafatarsabungayam- Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik, mempertanyakan mengajukan dana operasional gubernur serta wagub dalam kebijakan umum biaya serta plafon prioritas biaya sesaat (KUA-PPAS) 2016 sejumlah Rp 54 miliar satu tahun. Taufik menilainya, jumlah dana operasional itu terlampau besar bila di banding dengan upah 106 anggota DPRD.Menyikapi hal semacam itu, Gubenur DKI Jakarta Basuki T Purnama, menuturkan mengajukan dana yang disebut juga sebagai cost operasional gubernur serta wagub DKI sehari-hari, termasuk juga menjawabi keluhan orang-orang DKI.
" Mengapa duit operasional itu ada, untuk bantuan-bantuan, sumbangan, beasiswa beberapa orang sekolah, beliin kursi roda semua jenis, termasuk juga menebus duit yang SPP-nya nyangkut. Itu seluruhnya gunakan operasional, " tutur Ahok, sapaannya, di Hotel Sari Pan Pacifik, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (21/10).
Menurut Ahok, bila juga tidak terpakai, dana itu bakal dikembalikan ke Kemenkeu. Th. lantas, kata dia, sudah diserahkan biaya yang tidak terpakai sebesar Rp 3, 8 miliar. Sehari-hari, kata dia, dana operasional itu tidak ia pegang, tetapi disimpan berbentuk rekening bank.
" Kalian masih tetap ingat tidak dahulu tiap-tiap th. saya kembalikan Rp 3, 8 miliar? Jadi dana operasional itu dibagi, ada beberapa bila tidak salah 40 atau berapakah % kita simpan di Biro KDH, " tuturnya.
" Saya mungkin saja menyimpan duit operasional di rekening Bank. Maka dari itu tempo hari dengan KPK, kita juga ulas operasional digunakan ke mana saja karenanya seluruhnya ada transaksinya, " tutur dia.
Menurut Ahok, dana operasional tidak ia pakai sendiri berbarengan Wagub. Dana itu juga dibagi ke empat pihak untuk cost operasional yaitu, untuk kebutuhan orang-orang, cost operasional pengamanan TNI, pertolongan serta kepentingan operasional yang lain.
" Duit operasional haknya itu dibagi 4, untuk kebutuhan orang-orang ada sumbangan, pernikahan, buat keamanan seperti buat TNI/Polri kan kita kasih makan bila ada demo semua jenis termasuk juga beresin Kali Ciliwung seluruhnya anda sangka miliar-miliar itu darimana duitnya? " terang dia.
Bekas Bupati Belitung Timur ini memberikan, dana operasional yang diserahkan itu sesungguhnya yaitu hak kepala daerah. Namun prasyaratnya tak bisa dimasukkan dalam rekening pribadi.
" Jadi sebenarnya bila dengan cara kasar operasional itu sejenis sisi hak dari kepala daerah, namun tidak bisa masukin ke tabungan. Terlebih masuk kantong beli mobil serta buat anak sekolah. Tidak bisa lantaran tidak dipotong pajak. Itu yang saya katakan ke Pak Jokowi, bila ini tidak diperbaiki kasihan kepala daerah yang jujur, " tukas dia.
" Harusnya mungkin saja 10-20 % dari operasional bisa kita ambillah juga sebagai input, saat upah beda dengan BUMD. Bila yang korup mah tidak perduli dia sekali ngemplang Rp 40-30 miliar saja bunga telah bisa. Kasihan kepala daerah yang uangnya pas-pasan. Ini yang kita buka. Dahulu saat lupa saya kembaliin Rp 4, 8 miliar serta Rp 3, 8 miliar? Dapat tidak saya tidak ingin balikin uang operasional? Bisa. Selalu bisa tidak kita ngambil hingga 0, 15 %? Bisa. Saya cuma ambillah 0, 1 pakainya. Paling akhir kita turunkan jadi 0, 13 ini yang kita gunakan. Taufik kan ingat dahulu pernah nanya anak magang dibayar transport dari tempat mana, operasional. Itu telah ada kelompoknya. Jadi itu yang kita kerjakan, " pungkas dia.
Inilah berita yang bisa didapatkan Daftarsabungayam untuk para pembaca setia kami.
Salam admin Daftarsabungayam
Untuk pendaftaran silahkan isi data -data yang kami minta dibawah ini, apabila ada kesulitan anda bisa bertanya langsung di Live Chat, Terima kasih sudah mau bergabung dengan kami.
