Daftarsabungayam - Perang mulut terbuka antar sesama menteri Kabinet Kerja nyatanya bikin presiden resah. Juru Bicara Presiden Johan Budi mengungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak suka dengan sebagian menteri sama-sama 'menyerang' di muka umum.
" Pasti Presiden tak happy kondisi yang seperti ini. Serta kembali beliau menyatakan untuk hentikan kondisi ini, " kata Johan Budi di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, tempo hari.
Johan mengungkap, Presiden cuma membolehkan perbincangan beberapa menteri berlangsung di rapat terbatas atau rapat kabinet saja.
" Serta ini telah pernah di sampaikan oleh Presiden yang dengan bhs janganlah gaduh diluar, " kata Johan Budi menjawab pertanyaan wartawan.
Ketidakakuran menteri Jokowi ini bahkan juga hingga bikin DPR angkat nada. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilainya Presiden Jokowi tidak dapat mengatur deretan menteri di bawahnya.
Hal semacam ini tampak dari makin panjangnya kegaduhan pada Menteri ESDM Sudirman Said dengan Menko Kemaritiman Rizal Ramli berkaitan pembangunan Blok Masela.
" Tak ada koordinasi konsolidasi mereka beda pandangan serta Presiden mendiamkan ini, " tutur Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, tempo hari.
Tentang kegaduhan pembangunan Blok Masela, Fadli mengharapkan Presiden Jokowi selekasnya memanggil ke-2 menteri itu. Maksudnya supaya manfaat serta tugasnya semasing tak sama-sama serobot.
" Presiden manggil keduanya mengarahkan maunya ke mana masalah Blok Masela ini. Namun bila itu berlangsung Presiden lebih peka, panggil lah menteri menterinya itu. Begini, saya maunya begini. Itu kan basic banget itu saat mesti diajarin, " tuturnya.
Terlebih dulu, Menteri Daya serta Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menuding ada pihak yang punya niat membohongi rakyat dengan maksud untuk ganti investor. Meski Sudirman tidak ingin mengatakan nama pihak yang dimaksudnya, tetapi dia memberi panduan pihak itu yaitu koleganya di pemerintahan yang terdaftar juga sekian kali ikut serta masalah dengan Sudirman, dari mulai masalah proyek listrik 35. 000 MW, Dana Ketahanan Daya (DKE), kontrak Freeport, sampai masalah Blok Masela.
" Walau sebenarnya harusnya Menko itu yang mengambil kebijakan, yang paling tinggi. Tehnis di bawahnya harusnya ikuti koordinasi dari Menko-nya, semestinya. Namun ini nyatanya berlangsung silang pendapat yang mengakibatkan umum dapat lihat kalau pemerintahan ini tak ada koordinasi, konsolidasi, tak satu nada, serta memberi tanda yang jelek untuk beberapa investor ataupun calon investor. Mereka yang ingin masuk Indonesia itu tak terang ingin punyai urusan dengan siapa orang yang pas, " tuturnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui memperoleh bocoran tentang keterlibatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam pusaran masalah korupsi RS Sumber Waras. Dalam masalah Sumber Waras, kata Fadli, BPK memberikan indikasi ada tindak pidana korupsi. Hal itu di ketahuinya dengan cara segera dari BPK.
Pergi dari itu, Fadli memohon pimpinan KPK yang baru selekasnya mengambil keputusan Ahok sebagai tersangka. Dia mengharapkan KPK tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi.
" Saya sangka tak ada argumen KPK menahan-nahan untuk mengusut selekasnya mengecek permasalahan sumber waras itu. Tak bisa KPK itu tebang tentukan, tak bisa membuat perlindungan siapa saja termasuk juga Ahok, " tutur Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/3).
Dia malas buka jati diri bekas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berikan bocoran berkaitan keterlibatan Ahok dalam masalah korupsi RS Sumber Waras. Fadli juga tidak ingin dimaksud mengadu domba pimpinan KPK sekarang ini dengan yang lama. " Tidak, tidak adu domba. Dia mengemukakan seperti itu, " kata Fadli.
Inilah berita yang bisa didapatkan Daftarsabungayam untuk para pembaca setia kami.
Salam admin Daftarsabungayam
Untuk pendaftaran silahkan isi data -data yang kami minta dibawah ini, apabila ada kesulitan anda bisa bertanya langsung di Live Chat, Terima kasih sudah mau bergabung dengan kami. bergabung dengan kami.